94 Pengungsi Gempa NTT Dilaporkan Meninggal, Pemerintah Diminta Pastikan Penyebabnya

BULELENG, Faktaterkini.net -

Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana meminta pemerintah bertanggung jawab atas kematian warga yang terjadi saat berada di tempat pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Kariyasa menyoroti data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 94 orang meninggal secara tidak langsung saat berada di pengungsian akibat gempa NTT. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan penyebab kematian para pengungsi sekaligus mengevaluasi penanganan selama mereka berada di tempat pengungsian.

"Tentu ini sangat memprihatinkan dan pemerintah harus bertanggung jawab. Kenapa penyebabnya sampai meninggal," kata Kariyasa, Selasa (8/10/2026) malam di GOR Bhuana Patra, Kabupaten Buleleng, Bali.

Kariyasa mengatakan, persoalan tersebut akan ditanyakan kepada pihak terkait, terutama Kementerian Sosial yang memiliki tugas dalam penanganan pengungsian.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, total korban meninggal akibat gempa NTT mencapai 142 orang hingga Selasa (15/9/2026). 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 orang meninggal secara langsung akibat gempa. Sementara itu, 94 orang lainnya meninggal secara tidak langsung ketika berada di pengungsian. "Saat ini kami menyampaikan bahwa korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang," kata Berton dalam konferensi pers.

Soroti anggaran kebencanaan Selain kondisi pengungsian, Kariyasa juga menyoroti anggaran penanggulangan bencana yang menurut dia perlu mendapat perhatian. Dia mengatakan, anggaran bencana sebelumnya pernah mencapai Rp 12 triliun, kemudian turun menjadi Rp 5 triliun. 

Sementara pada 2026, anggaran tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp 491 miliar. "Padahal kan negara kita sangat rawan terhadap bencana. Kita negara nomor dua ancaman bencananya terbesar di dunia dan berada di Ring of Fire," kata dia. 

Menurut Kariyasa, keterbatasan anggaran dapat membuat penanganan bencana menjadi lebih sulit, terutama ketika bencana terjadi dalam jumlah besar pada akhir tahun. Meski pemerintah memiliki anggaran siap pakai untuk kondisi darurat, dia menilai anggaran mitigasi juga perlu diperkuat. "Yang terpenting itu mitigasi. Sehingga betul-betul nanti untuk mencegah korban nyawa itu lebih banyak," ujarnya.

Kariyasa berharap anggaran mitigasi tidak hanya tersedia setelah bencana terjadi, tetapi dapat digunakan sejak awal untuk mengurangi risiko dan melindungi masyarakat. "Jangan sampai anggaran mitigasi itu dikeluarkan ketika bencana. Tapi itu anggaran awal sehingga bisa dipergunakan untuk mencegah, terutama korban-korban nyawa dan perlindungan masyarakat itu sendiri," kata Kariyasa.

Sumber: Kompas.com