Semen Langka dan Harga Melonjak, KPPU Mulai Bongkar Rantai Pasok di Sumut

Faktaterkini.net -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menelusuri dugaan permainan harga di balik kelangkaan sejumlah merek semen dan tingginya harga semen di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut). Pendalaman dilakukan untuk mengetahui pola pasokan dan pembentukan harga semen dari produsen hingga distributor sebelum KPPU menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran persaingan usaha. 

Ketua KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, KPPU tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh fakta dan data diuji secara menyeluruh. "Kami juga akan menilai sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi harga yang dibayar konsumen," ujar Gopprera dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/8/2026). 

KPPU akan menelusuri waktu mulai berkurangnya pasokan, merek dan wilayah yang terdampak, kemungkinan pemberlakuan kuota atau pembatasan jumlah pembelian, serta pembentukan harga pada setiap tingkat distribusi.

Pendalaman Kantor Wilayah I KPPU dilakukan dengan mengumpulkan data dari produsen, distributor, toko bangunan, pengelola pelabuhan, perusahaan angkutan, hingga pihak lain yang terlibat dalam rantai pasok semen. 

Gopprera mengatakan, kenaikan harga akan dibandingkan dengan perubahan biaya, kondisi pasokan, permintaan, dan hambatan distribusi yang dapat diverifikasi. "KPPU akan menguji apakah pergerakan harga berkorelasi dengan perubahan biaya, pasokan, permintaan, dan kondisi distribusi yang dapat diverifikasi," jelasnya. 

Gopprera menegaskan, KPPU akan menindaklanjuti jika ditemukan kesepakatan antarpelaku usaha dalam penetapan harga atau pengaturan pasokan yang tidak memiliki justifikasi objektif dan didukung alat bukti yang cukup.

Sejumlah merek semen sempat langka 

Dalam pendalaman lapangan, KPPU menemukan sejumlah fakta yang masih memerlukan verifikasi. Dari hasil klarifikasi terhadap distributor di Kota Medan, beberapa merek semen disebut sempat mengalami kekosongan stok. Distributor juga melaporkan tambahan biaya distribusi, seperti angkutan, parkir, dan biaya tunggu ketika kapal belum dapat bersandar.

KPPU juga menemukan informasi mengenai perubahan harga beli dari beberapa produsen selama Juni hingga Agustus 2026. Informasi tersebut kini dicocokkan dengan dokumen transaksi dan data pendukung lainnya. Sementara itu, KPPU mencermati pasokan semen yang masuk melalui Pelabuhan Belawan. 

Data awal menunjukkan volume pengiriman sempat menurun pada Mei 2026 sebelum kembali meningkat pada Juni 2026. Data pengiriman Juli dan Agustus 2026 masih diverifikasi dengan membandingkannya dengan persediaan distributor, volume penjualan, waktu tunggu pengiriman, serta perkembangan harga eceran. 

Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas mengatakan, seluruh faktor dalam rantai pasok perlu dilihat secara utuh untuk mengetahui titik awal tekanan terhadap pasokan dan harga. "Berbagai faktor memang muncul, mulai dari produksi, alokasi pasokan, distribusi, pelabuhan, angkutan, hingga kondisi persediaan pada tingkat distributor dan toko bangunan," ungkapnya.

Namun, menurut Ridho, faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya menjelaskan tingginya harga semen di beberapa wilayah Sumut maupun kekosongan sejumlah merek. "Oleh karena itu, kami perlu melihat datanya secara utuh dari produsen sampai ke pasar," ujar Ridho.

KPPU periksa data produsen dan distributor 

Untuk memperdalam pemeriksaan, KPPU telah menjadwalkan permintaan data kepada sejumlah produsen dan distributor semen. Data tersebut mencakup volume produksi dan penjualan, alokasi pasokan ke Sumut, jadwal pengiriman, tingkat persediaan, perubahan harga, komponen biaya logistik, hingga skema distribusi. 

Data itu akan digunakan untuk melihat apakah keterbatasan pasokan di pasar lebih dipengaruhi persoalan logistik, perubahan alokasi, kondisi persediaan, atau faktor lain dalam rantai distribusi.

Ridho menegaskan, setiap kesimpulan akan didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. "Kami ingin melihat pergerakan pasokan dan harga sebelum, selama, dan setelah periode kenaikan harga secara lebih rinci," katanya. 

Menurut Ridho, jika kenaikan harga berkaitan dengan peningkatan biaya atau kendala logistik, hubungan tersebut harus terlihat dalam data. "Sebaliknya, apabila ditemukan pola pengaturan atau pembatasan pasokan yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor biaya maupun kondisi operasional, hal tersebut akan kami dalami lebih lanjut," jelasnya. 

KPPU menegaskan, proses yang berlangsung saat ini masih berupa kajian dan verifikasi. Proses tersebut belum dapat diartikan sebagai adanya pelanggaran persaingan usaha.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang didukung alat bukti memadai, KPPU akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

Sumber: Kompas.com